PENGUKUHAN Pengurus Wilayah Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (PW APRI) Aceh masa bakti 2025–2029 yang berlangsung pada Minggu, 28 September 2025 di Aula Arafah Embarkasi Haji Aceh adalah sebuah momentum penting. Tidak sekadar seremoni pelantikan, tetapi menjadi tonggak kebersamaan baru bagi para penghulu di Aceh untuk menata langkah, menyusun strategi, dan menguatkan peran profesi dalam pelayanan umat.
Acara yang dirangkai dengan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) selama dua hari ini menghadirkan suasana khidmat. Kehadiran para tokoh penting, mulai dari jajaran Kanwil Kementerian Agama Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh, hingga Dewan Pembina dan Pengawas APRI, menunjukkan bahwa eksistensi penghulu sebagai pejabat fungsional sekaligus pembina masyarakat mendapat perhatian serius dari berbagai pihak.
Makna Simbolik Pengukuhan
Momen penyerahan bendera pataka kepada Ketua PW APRI Aceh, Fadli, S.Ag., M.H., adalah simbol kebersamaan. Pataka bukan sekadar kain, tetapi representasi amanah untuk dikibarkan di seluruh Aceh. Ia melambangkan semangat kolektif, soliditas, dan visi besar agar APRI Aceh menjadi organisasi profesi yang kuat, mandiri, dan bermanfaat bagi umat.
Ketua PW APRI Aceh dalam sambutannya menegaskan bahwa kepengurusan ini adalah hasil kebersamaan dan komposisinya mencerminkan representasi seluruh kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah memiliki ruang untuk menyuarakan aspirasi dan menggerakkan potensi. Ini adalah modal sosial yang sangat penting agar organisasi tidak elitis, melainkan benar-benar menyatu dengan denyut nadi penghulu di lapangan.
Pesan Strategis dari Kanwil Kemenag
Kepala Kanwil Kemenag Aceh, Drs. H. Azhari, M.Si, dalam arahannya menekankan enam hal strategis. Di antaranya penguatan Program KUA Berseri, implementasi PMA Nomor 24 Tahun 2024, serta optimalisasi peran ASN P3K di KUA. Arahan ini menegaskan bahwa peran penghulu bukan hanya sebatas pencatat akad nikah, melainkan juga agen perubahan sosial yang terlibat dalam pembinaan keluarga, edukasi pra-nikah, hingga menjadi detektor dini problem sosial keagamaan.
Hal menarik lainnya adalah dorongan agar APRI memperkuat partisipasi dsn transparansi iuran anggota. Isu ini nyata di lapangan.
Sebagian penghulu di daerah terpencil merasakan beban iuran yang dianggap terlalu tinggi. Dalam konteks ini, kepengurusan baru perlu apresiatif untuk merekomendasikan ke Pengurus Pusat merevisi nominal iuran. Iuran memang penting sebagai sumber pembiayaan organisasi, namun harus diatur secara proporsional dan berkeadilan agar tidak menjadi hambatan partisipasi anggota.
Organisasi Profesi dan Tantangan Lapangan
Sebagai organisasi profesi, APRI dituntut mampu menjembatani antara regulasi dan realitas lapangan. Tantangan yang dihadapi penghulu semakin kompleks. Persoalan perkawinan usia dini, perceraian, krisis moral remaja, hingga lemahnya ketahanan keluarga adalah fakta sehari-hari yang harus dihadapi.
Di sinilah APRI hadir sebagai rumah bersama. Program kerja tiap bidang harus benar-benar aplikatif. Misalnya bidang Keanggotaan dan Kepenghuluan dapat memaksimalkan pendataan anggota sekaligus membangun forum silaturahmi lintas daerah. Bidang Pengembangan SDM bisa merancang pelatihan yang menyentuh kebutuhan riil, seperti teknik mediasi keluarga, literasi digital, dan peningkatan kompetensi hukum Islam.
Demikian pula Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Informasi Publik harus mampu memanfaatkan teknologi informasi. Website PP APRI dan kanal media sosial bisa menjadi sarana diseminasi program, dokumentasi kegiatan, sekaligus etalase capaian-capaian positif APRI di mata publik.
Kepemimpinan Baru: Solid, Komunikatif, dan Visioner
Kepemimpinan Fadli, S.Ag., M.H., sebagai Ketua PW APRI Aceh membawa energi baru. Dengan gaya organisatoris, komunikatif, dan optimis, ia diyakini mampu menyatukan potensi penghulu dari 23 kabupaten/kota di Aceh. Kepengurusan kali ini cukup solid, karena setiap daerah memiliki perwakilan. Komposisi yang inklusif ini menjadi modal besar untuk menggerakkan program yang lebih merata dan berkeadilan.
Kekuatan organisasi ini terletak pada kolaborasi. Tidak ada satu pun bidang yang bisa bekerja sendiri. Bidang Keanggotaan, SDM, Disiplin dan Etika, Hubungan Antar Lembaga, Hukum dan Advokasi, serta Kajian Hukum Islam semuanya harus bersinergi. Jika setiap bidang bergerak sesuai tupoksi namun tetap terhubung dalam kerangka visi besar, maka APRI Aceh akan melahirkan banyak program unggulan.
Harapan ke Depan
Pengukuhan ini harus dimaknai sebagai titik awal, bukan tujuan akhir. Tantangan ke depan membutuhkan kerja nyata, bukan sekadar rapat atau seremoni. Setidaknya ada beberapa harapan penting:
- Profesionalisme penghulu harus terus ditingkatkan melalui pendidikan, pelatihan, dan pembinaan.
- Isu faktual lapangan seperti pernikahan usia dini, perceraian, dan problem sosial keagamaan harus menjadi prioritas advokasi dan pendampingan.
- Pemberdayaan internal dan eksternal organisasi perlu diperkuat agar APRI hadir sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus pelayan umat.
- Jejaring sosial dan komunikasi antar-pengurus wilayah hingga cabang harus semakin intens, sehingga tidak ada daerah yang merasa terpinggirkan.
- Transparansi iuran dan keuangan harus ditegakkan, karena kepercayaan anggota adalah ruh organisasi.
Penutup
Dengan dikukuhkannya PW APRI Aceh periode 2025–2029, kini terbentang harapan baru. Kepengurusan yang solid, representatif, dan visioner diharapkan mampu membawa organisasi ini lebih profesional, adaptif, dan relevan dengan tantangan zaman.
Penghulu adalah garda terdepan pelayanan umat. Di tangan mereka, ikatan suci pernikahan dirajut, keluarga sakinah dibina, dan ketahanan sosial dibangun. APRI Aceh harus menjadi rumah besar yang meneguhkan peran mulia ini.
Kita optimis, dengan kepemimpinan baru yang komunikatif, program kerja yang aplikatif, serta dukungan semua pihak, APRI Aceh akan mampu menjawab tantangan sekaligus melahirkan kemanfaatan nyata bagi organisasi, lembaga, dan umat di bumi Serambi Mekkah. []
Ditulis Oleh: Mahbub Fauzie, S.Ag., M.Pd.
Sekretaris II PW APRI Aceh 2025–2029
