Di tengah upaya pemerintah menertibkan administrasi pernikahan, praktik calo masih menjadi jalan pintas yang dipilih sebagian masyarakat untuk mempercepat proses pernikahan. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, ada risiko besar yang mengintai.
Bagaimana Calo Mempercepat Proses Pernikahan?
Praktik ini dilakukan melalui berbagai modus, di antaranya:
1. Pemalsuan Dokumen dan Manipulasi Usia
Calo membantu mengubah data usia calon pengantin agar memenuhi persyaratan legal. Misalnya, menambahkan usia pada KTP atau dokumen pendukung secara ilegal. Hal ini biasanya dilakukan untuk memfasilitasi pernikahan dini.
2. Nikah Siri Tanpa Pencatatan Resmi
Calo sering mengarahkan pasangan untuk melangsungkan nikah siri atau pernikahan tidak tercatat secara formal. Biasanya dilakukan oleh tokoh agama lokal (kyai/ustadz) tanpa pengawasan hukum. Dampaknya, pernikahan tidak memiliki kekuatan hukum.
3. Memotong Proses Pendaftaran di KUA
Sesuai aturan, pendaftaran pernikahan minimal dilakukan 60 hari sebelum akad nikah. Namun, calo menawarkan “jalur cepat” dengan pembayaran tambahan agar proses bisa dilakukan segera tanpa memenuhi prosedur resmi.
4. Memanfaatkan Kurangnya Edukasi Masyarakat
Banyak masyarakat yang belum paham prosedur legal pernikahan. Calo memanfaatkan ketidaktahuan ini untuk menawarkan solusi instan, meskipun berisiko menimbulkan masalah hukum.
Risiko Besar di Balik Praktik Calo
Status Pernikahan Tidak Sah Secara Hukum
Masalah Hak Waris dan Perlindungan Anak
Kesulitan dalam Pengurusan Dokumen Sipil (KK, Akta Kelahiran)
Rawan Penipuan dan Biaya Tinggi
Mengapa Ini Terjadi?
Kurangnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum, dan keinginan masyarakat untuk menikah cepat menjadi faktor dominan. Tekanan sosial dan adat juga memperparah praktik ini.
– Solusi yang Bisa Dilakukan
Perkuat Edukasi Masyarakat tentang prosedur resmi pernikahan.
Tingkatkan Pengawasan oleh KUA dan aparat desa.
Digitalisasi Layanan Nikah agar mudah diakses tanpa perantara.
Penegakan Hukum untuk menindak praktik percaloan.
