Manfaat Pencatatan Pernikahan
Oleh : Syafran Lubis
Pernikahan yang tidak dicatat sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku adalah pernikahan yang tidak sah, karena tidak memiliki legalitas di mata hukum sehingga hak hak suami dan isteri serta anak-anak yang dilahirkan tidak punya jaminan perlindungan scara hukum. Di sini perlunya pencatatan pernikahan agar setiap masyarakat yang telah melakukan pernikahan tidak hanya memiliki keabsahan secra syar’i tetapi juga memiliki legalitas formal yang dilindungi oleh Undang undang Negara kita.
Kenyataan yang terjadi dalam masyarakat kita adalah masih banyak pernikahan yang tidak tercatat yang berakibat tidak adanya bukti pernikahan yang sah. Mereka umumnya telah memiliki anak anak yang membutuhkan akses pelayanan sipil sebagai warga negara dan juga pelayanan sosial. Mereka tidak memiliki identitas kewarganegaraan seperti Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga dan lain sebagainya. Mereka juga kehilangan kesempatan meraih hak hak kewarisan, mengurus passport untuk perjalanan seperti halnya ibadah haji dan hak mendapatkan tunjangan keluarga. Mereka adalah anak anak bangsa yang hak haknya terabaikan dan tidak terlindungi secara hukum.
Pencatatan pernikahan di Indonesia merupakan salah satu hukum yang berasaskan agama dan undang undang. Sebagaimana telah dipaparkan di atas maka manfaat pencatatan pernikahan di antaranya adalah :
- Tertib Administrasi.
Pencatatan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban administrasi pernikahan dalam masyarakat, baik pernikahan yang dicatatkan di KUA maupun di Kantor Catatan Sipil. Pencatatan pernikahan merupakan upaya untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari ikatan pernikahan tersebut. Realisasi pencatatan itu, melahirkan akta nikah yang masing masing dimiliki oleh suami istri salinannya berupa buku nikah. Akta nikah tersebut, dapat digunakan bila ada yang merasa dirugikan. Dalam KHI pasal 5 ayat 1 berbunyi:
“Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.[1]
- Mempunyai Kekuatan Hukum.
Pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam Pasal 6 ayat (2) KHI disebutkan:
“(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum”.[2]
Walaupun pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan syariat agama Islam, namun masih dianggap sebagai tindakan penyelundupan hukum. Adanya pencatatan pernikahan bertujuan untuk menjadikan peristiwa pernikahan jelas terhadap pihak yang terkait. Status hukum orang yang bersangkutan menjadi jelas dan aman. Pernikahan yang dianggap legal secara hukum adalah pernikahan yang dicatat oleh penghulu/PPN. Legalitas formal ini memberikan kepastian hukum bagi keabsahan suatu ikatan pernikahan bagi suami maupun istri, dan bagi anak anak yang akan dilahirkan.
- Perlindungan Hukum.
Pengaduan suami atau istri tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai korban tidak akan dibenarkan. Karena pihak yang mengadukan tidak mampu menunjukkan akta nikah yang resmi. Adanya resepsi dan saksi yang hadir saat prosesi pernikahan sudah memenuhi salah satu syarat sahnya pernikahan. Namun akan lebih baik lagi jika pernikahan itu dicatatkan untuk memperoleh perlindungan hukum. Dengan hadirnya penghulu, maka negara ikut mengakui adanya pernikahan. Ini merupakan cara terbaik untuk mencegah fitnah serta memberikan posisi yang pasti bagi suami dan istri di hadapan hukum. Meski pernikahan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara pernikahan tersebut dianggap tidak sah jika belum tercatat.
- Melindungi Harta
Pencatatan nikah juga bermanfaat memberikan perlindungan hukum terhadap harta yang didapat dalam pernikahan. Apabila terjadi perselisihan yang mengakibatkan keduanya berpisah, maka tidak ada pembagian gono gini, karena tidak ada pencatatan pernikahan yang membuktikan keduanya sebagai sepasang suami istri yang sah di hadapan hukum. Jika salah satu tidak menunaikan kewajibannya maka yang lain tidak dapat menuntut supaya memenuhi tanggung jawabnya. Akta nikah adalah bukti yang memuat peristiwa hukum pernikahan, sehingga pernikahan mempunyai kekuatan hukum yang pasti.[3]
- Alat Bukti Otentik.
Pernikahan dibuktikan dengan akta nikah, dan suami isteri mendapat buku nikah, maka akta nikah itu dapat dijadikan sebagai alat bukti adanya pernikahan. Akta nikah kegunaannya adalah agar lembaga pernikahan memiliki tempat yang sangat penting dan strategis dalam masyarakat Islam. Akta nikah dapat melindungi dari upaya upaya negatif, pihak pihak yang tidak bertanggung jawab. Pencatatan pernikahan yang menerbitkan akta nikah merupakan alat bukti otentik adanya pernikahan dengan termuatnya tanda tangan para pihak dalam Akta nikah tersebut.[4]
- Anak Terlindungi.
Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin. Sejak calon mempelai melangsungkan pernikahan agar anak yang akan dikandung sampai lahir, tumbuh dan berkembang sebagai anak yang berkualitas baik secara mental maupun spiritual. Upaya yang harus dilakukan oleh calon mempelai antara lain adalah mendaftarkan dan mencatatkan pernikahan mereka kepada lembaga yang berwenang. Melalui proses pencatatan pernikahan, suatu pernikahan yang dilakukan dapat dibuktikan bahwa benar benar ada sehingga terwujud kepastian hukum bagi anak anak yang terlahir dari ikatan pernikahan tersebut. Anak dapat membuktikan kedudukannya dengan mudah di hadapan hukum maupun di dalam lingkungan masyarakat sebagai anak yang sah dari orang tuanya .[5]
Jika pernikahan orang tuanya tidak dicatatkan maka anak dianggap sebagai anak luar nikah dicantumkan dalam akta kelahiran nama ibu yang melahirkannya. Anak dengan status seperti ini, sulit untuk memperoleh berbagai fasilitas dan layanan umum seperti bantuan sosial, layanan kesehatan dan sekolah atau pendidikan. Hal ini tentu saja akan membatasi anak mendapatkan sekolah dengan kualitas yang lebih baik, ini juga akan berdampak tidak baik secara sosial maupun psikologis dalam masyarakat bahkan bisa saja ayahnya menyangkal kebenaran anak kandungnya. [6]
- Memudahkan Pengurusan Administrasi
Pencatatan pernikahan juga memberikan kemudahan pengurusan administrasi yang timbul dari pernikahan tersebut. Jika ikatan pernikahan memiliki akta nikah bisa digunakan untuk mempermudah berbagai urusan birokrasi setelah pasangan menikah. Seperti pengajuan tunjangan keluarga, asuransi, atau izin mendampingi pasangan yang ditugaskan di luar negeri, pengurusan akta kelahiran dan sebagainya.
- Memastikan Istri dan Anak Mendapat Haknya
Dengan pernikahan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri akan timbul dengan adanya pernikahan. Seperti hak nafkah, warisan, tunjangan dan lain lain. Apabila hak dan kewajiban dilanggar, tidak ada pelayanan upaya hukum untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Anak dan Ibunya tidak berhak atas nafkah dan Warisan dan berbagai tunjangan lainnya dari suami.
- Terjamin Keamanannya
Sebuah pernikahan yang dicatatkan akan terjamin keamanannya dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan lainnya. Misalnya, seorang suami atau isteri hendak memalsukan nama mereka yang terdapat dalam buku nikah untuk keperluan yang menyimpang. Maka, keaslian akta nikah itu dapat dibandingkan dengan salinan akta nikah tersebut yang terdapat di KUA tempat yang bersangkutan menikah dahulu.
Masyarakat yang belum atau tidak memiliki akta pernikahan segera urus akta pernikahan anda agar anda terhindar dari kerugian kerugian di atas
[1] . Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Nuansa Aulia, 2009)
[2] . Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Nuansa Aulia, 2009).
[3] . I Nyoman Sujana, Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, (Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2015), h 107.
[4] .UndangUndang No. 1 Tahun 1974 pasal 2, dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 Pasal 2, 11 s.d 1,3 dan Kompilasi Hukum Islam. jo Pasal 5 s.d 7.
[5] . I Nyoman Sujana, Kedudukan Hukum, h. 97.
[6] . Eka Widiasmara, ‘Kedudukan Perkawinan dan Perceraian di Bawah Tangan Ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku di Indonesia’, Tesis S2 (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010), h. 71
