Ada satu pertanyaan yang terdengar sederhana namun menyimpan kedalaman hukum yang jarang disadari banyak orang: bolehkah seorang laki-laki langsung menikah lagi setelah bercerai? Kebanyakan orang akan menjawab “boleh” tanpa ragu. Sebagian bahkan menambahkan, “laki-laki kan tidak punya iddah.” Dan secara tekstual fikih klasik, jawaban itu tidak sepenuhnya salah. Tapi tidak sepenuhnya benar juga. Di balik pertanyaan yang tampak remeh itu, tersimpan sebuah persoalan yang menyentuh rasa keadilan, kerentanan perempuan pasca cerai, dan tanggung jawab negara dalam mengatur kehidupan berkeluarga warganya.
Dalam khazanah fikih Islam, iddah adalah masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan setelah putusnya ikatan perkawinan, baik karena talak, gugat cerai, maupun kematian suami. Ia bukan sekadar formalitas agama. Iddah hadir dengan fungsi yang sangat manusiawi: memastikan tidak ada kehamilan yang tersembunyi, memberi ruang bagi kedua pihak untuk merenung sebelum benar-benar melangkah pisah, dan melindungi hak-hak perempuan yang seringkali paling rentan justru di momen-momen pasca perceraian.
Jumhur ulama sepakat bahwa iddah, dalam pengertian aslinya, hanya berlaku bagi perempuan. Ini berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 228 dan 234 yang secara tegas menyebut kewajiban menunggu bagi para istri yang dicerai. Laki-laki, dalam pandangan fikih klasik, tidak memiliki kewajiban serupa. Artinya, secara teori, seorang suami yang hari ini mengucapkan talak bisa besok pagi mendatangi KUA untuk mendaftar nikah dengan perempuan lain.
Namun apakah “secara teori bisa” berarti “secara hukum boleh” dan “secara moral benar”? Di sinilah letak diskusinya.
Ulama kontemporer terkemuka, Syekh Wahbah al-Zuhaili, dalam kitabnya al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, membuka celah pandang yang penting. Ia menegaskan bahwa meskipun laki-laki secara prinsip tidak ber-iddah, ada kondisi-kondisi tertentu di mana ia wajib menunggu selesainya iddah mantan istrinya sebelum melangsungkan pernikahan baru. Kondisi ini ia sebut syibhul iddah, sesuatu yang menyerupai iddah, meski bukan iddah dalam arti yang sesungguhnya.
Dua kondisi utama yang beliau sebutkan adalah, ketika seorang laki-laki yang mencerai istrinya dengan talak raj’i ingin menikahi perempuan yang haram dikumpulkan bersama mantan istrinya, seperti saudara perempuan mantan istrinya, maka ia harus menunggu iddah selesai, karena ada larangan memadu dua bersaudara dalam satu pernikahan. Selain itu, bagi laki-laki yang sudah memiliki empat istri lalu mencerai salah satunya, ia tidak boleh langsung menikahi istri kelima sebelum iddah istri yang dicerai itu berakhir, karena batas empat istri dalam Islam adalah batas mutlak yang tidak boleh dilampaui meski sedetik pun.
Dari dua kondisi ini, ulama kemudian mengembangkan nalar lebih lanjut, jika dalam kasus-kasus tertentu laki-laki wajib menunggu, maka dalam konteks yang lebih luas pun ada alasan kuat untuk memberlakukan kewajiban yang sama, khususnya untuk mencegah sesuatu yang jauh lebih kompleks, poligami terselubung.
Bayangkan skenario ini. Seorang suami menalak istrinya dengan talak raj’i. Artinya ia masih punya hak untuk rujuk selama masa iddah berlangsung. Sebelum iddah istri selesai, ia menikahi perempuan lain. Kemudian, di saat yang hampir bersamaan, ia merujuk istri pertamanya. Hasilnya, ia kini memiliki dua istri sekaligus, tanpa sekalipun melewati proses izin poligami di Pengadilan Agama. Secara administrasi, tidak ada yang dilanggar. Tapi secara substansi, hukum baru saja diakali.
Inilah yang dalam kajian hukum disebut penyelundupan hukum, perbuatan yang secara lahiriah tampak sah, namun secara substansi mencederai tujuan hukum itu sendiri. Dan perempuanlah yang selalu menjadi pihak yang paling dirugikan dalam skema semacam ini: ia menjalani iddah, ia menunggu kepastian, sementara mantan suaminya bebas bergerak tanpa kewajiban apapun.
Kondisi inilah yang mendorong Kementerian Agama RI menerbitkan Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri, yang mulai berlaku sejak 29 Oktober 2021. Isinya ringkas tapi berbobot, laki-laki bekas suami baru dapat melangsungkan pernikahan baru setelah masa iddah bekas istrinya selesai. Jika hal itu terlanjur terjadi — jika laki-laki sudah menikah lagi lalu kemudian ingin merujuk mantan istrinya, maka rujuk itu baru bisa dilakukan setelah mendapat izin poligami dari pengadilan agama.
Yang menarik, istilah syibhul iddah sendiri tidak satu pun tercantum dalam teks surat edaran tersebut dan juga tidak terdapat dalam istilah fikih klasik. Ia adalah label interpretatif yang kemudian diberikan oleh para akademisi dan praktisi hukum Islam terhadap substansi larangan yang ada di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa surat edaran ini lahir bukan dari perdebatan istilah, melainkan dari kebutuhan mendesak untuk menutup celah hukum yang selama ini dibiarkan menganga dalam kehidupan nyata masyarakat.
Namun apakah surat edaran ini benar-benar berjalan di lapangan? Di sinilah ceritanya menjadi lebih kompleks dan lebih jujur.
Kenyataan di berbagai daerah menunjukkan bahwa para penghulu tidak menerapkan kebijakan ini secara seragam. Bukan karena mereka tidak tahu, melainkan karena mereka memaknainya dengan cara yang berbeda-beda, bergantung pada pemahaman fikih, konteks sosial wilayah, dan pertimbangan kemaslahatan masing-masing.
Sebagian penghulu memilih pendekatan tegas, menolak setiap pendaftaran nikah duda yang mantan istrinya masih dalam masa iddah, tanpa pengecualian, dengan merujuk langsung pada bunyi surat edaran. Ini adalah sikap yang paling konsisten secara normatif dan paling mudah dipertahankan jika suatu saat dipersoalkan. Sebagian lain memilih pendekatan yang lebih lentur menerima pendaftaran nikah, tetapi dengan syarat tambahan: calon pengantin laki-laki harus menandatangani surat pernyataan bahwa ia tidak akan merujuk mantan istrinya, atau melampirkan izin poligami dari Pengadilan Agama jika ternyata ia berniat rujuk di kemudian hari. Ada pula yang memilih jalan tengah yang lebih administratif: proses nikah tetap berjalan, tetapi buku nikah baru diserahkan setelah iddah mantan istri benar-benar selesai.
Yang paling menarik adalah pendekatan keempat, yakni pengecualian berbasis penilaian situasional. Dalam pendekatan ini, penghulu menilai apakah kemungkinan rujuk masih realistis atau tidak. Jika dianggap sudah tidak mungkin, misalnya karena perceraian terjadi secara bain, atau karena kedua pihak sudah secara tegas menutup pintu rekonsiliasi, maka pendaftaran nikah duda tetap bisa diproses meski iddah mantan istri belum selesai. Pendekatan ini paling dekat dengan logika fikih klasik yang menyebut bahwa syibhul iddah hanya berlaku jika ada mani’ syar’i — penghalang syariat — yang masih aktif, dan penghalang itu gugur ketika hak rujuk memang sudah tidak relevan.
Keberagaman pendekatan ini bukan semata-mata soal inkonsistensi. Ia mencerminkan tegangan nyata yang dihadapi para penghulu setiap harinya, antara mengikuti instruksi administratif secara harfiah, atau menafsirkannya secara kontekstual demi kemaslahatan yang lebih luas. Terlepas dari perdebatan itu, ada satu hal yang hampir selalu disepakati oleh mereka yang pernah menghadapi kasus ini secara langsung, kebijakan ini memiliki nilai kemaslahatan yang nyata. Ia memberi laki-laki alasan untuk berhenti sejenak. Ia memberi perempuan jaminan bahwa nafkah iddahnya tidak akan tiba-tiba terhenti karena mantan suaminya sudah mendaftarkan pernikahan baru. Dan yang paling penting, ia memberi sistem hukum sebuah mekanisme untuk mencegah modus “cerai-nikah-rujuk” yang selama ini luput dari jangkauan aturan manapun.
Dari sudut pandang perempuan yang menjalani iddah, kebijakan ini terasa seperti angin segar, meski mungkin ia sendiri tidak menyadari keberadaannya. Selama ini, perempuan yang baru saja bercerai menanggung beban iddah sendirian, ia tidak boleh keluar rumah berlebihan, tidak boleh berdandan berlebihan untuk menarik perhatian laki-laki lain, tidak boleh menerima lamaran. Sementara mantan suaminya bebas pergi ke mana pun, bahkan mendaftarkan pernikahan baru keesokan harinya. Ada ketimpangan yang tidak hanya terasa tidak adil, tetapi memang tidak adil.
Syibhul iddah hadir sebagai bentuk keseimbangan moral. Ia tidak serta-merta membalik keadaan, tapi ia mengatakan, masa iddah ini bukan hanya urusanmu sendiri, wahai perempuan. Ini adalah masa di mana laki-laki yang menceraikanmu juga harus berhenti sejenak, tidak terburu-buru menutup pintu kemungkinan rujuk dengan membawa perempuan lain masuk ke kehidupannya. Dari sudut pandang laki-laki, syibhul iddah mungkin terasa seperti pembatasan baru yang tidak ada dasarnya dalam Al-Qur’an. Tidak sedikit yang merasa keberatan, bahkan menganggap kebijakan ini berlebihan. Namun perlu dipahami bahwa syibhul iddah bukan larangan menikah secara permanen. Ia hanyalah masa tunggu yang proporsional, sama panjangnya dengan iddah mantan istri yang bertujuan menjaga kemungkinan rekonsiliasi dan mencegah lahirnya sengketa hukum yang lebih rumit di kemudian hari.
Lebih dari itu, ada dimensi psikologis yang perlu dipertimbangkan. Perceraian adalah peristiwa besar dalam kehidupan seseorang. Memberi diri sendiri waktu untuk merefleksikan apa yang terjadi, sebelum melangkah masuk ke ikatan baru, bukan hanya bijak secara hukum tapi juga bijak secara manusiawi. Syibhul iddah dalam hal ini bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan undangan untuk berhenti sejenak dan berpikir.
Lalu bagaimana posisi penghulu dalam semua ini? Penghulu adalah ujung tombak sekaligus gerbang terakhir sebelum sebuah pernikahan resmi dicatatkan oleh negara. Dalam praktiknya, tidak sedikit calon pengantin laki-laki yang datang dengan akta cerai di tangan, berkas lengkap, dan harapan bahwa semuanya akan beres dalam hitungan hari. Penghulu yang tidak memahami konsep syibhul iddah, atau yang memilih tidak peduli, bisa dengan mudah memproses pernikahan itu tanpa menyadari bahwa ia sedang membiarkan sebuah potensi kezaliman lolos begitu saja di bawah tangannya.
Memahami syibhul iddah bagi penghulu bukan berarti mempersulit orang untuk menikah. Ini soal memastikan bahwa setiap akad yang disaksikan benar-benar berdiri di atas tanah yang bersih, bersih dari kemungkinan sengketa hukum, bersih dari potensi merugikan pihak lain, dan bersih dari celah penyelundupan aturan yang selama ini kerap terjadi tanpa disengaja maupun dengan sengaja.
Pada akhirnya, syibhul iddah adalah tentang sesuatu yang lebih besar dari sekadar masa tunggu. Ia adalah pengingat bahwa perkawinan dan perceraian bukan peristiwa yang hanya menyangkut satu pihak. Ada hak-hak yang harus dijaga, ada kemungkinan-kemungkinan yang harus diberi ruang, dan ada martabat manusia terutama perempuan yang tidak boleh tergadai hanya karena celah administrasi yang luput dari perhatian.
Iddah bagi perempuan dan syibhul iddah bagi laki-laki adalah dua sisi dari satu semangat yang sama, bahwa berpisah pun harus dilakukan dengan cara yang adil, bermartabat, dan penuh tanggung jawab.
