PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) TENTANG ANAK SAH
(Analisis Pasal 53 dan Pasal 99 KHI)
Oleh :
Khaerul Umam, S.Ag*)
A. PENDAHULUAN
Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum materiil dari salah satu di antara hukum positif yang berlaku di Indonesia. Berlakunya Kompilasi Hukum Islam tersebut berdasarkan INPRES No. 1 Tahun 1991 dan menjadi landasan pengaplikasian Hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama, karena itu perlu adanya penyebarluasan kepada masyarakat, agar dijadikan wahana dalarn mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat Islam di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam diharapkan dapat berfungsi sebagai pegangan para hakim di Pengadilan Agama dan masyarakat dalarn mencu•i keadi]an. Hal ini dapat diperhatikan dari pasal demi pasal yang memuat Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Wakaf.
Meskipun demikian ada salah satu masalah yang menarik, yang dikhawatirkan akan menimbulkan ganjalan dalam pemikiran umat Islam tersebut. Masalah tersebut adalah mengenai anak sah, yakni siapa saja yang dimaksud disini apakah anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah baik itu dilahirkan akibat perkawinan sebelum hamil atau kawin hamil? Jika anak akibat kawin harnil dikategorikan sebagai anak sah, dikhawatirkan apakah si pelaku zina itu berarti melecahkan hukum dan meremehkan perbuatan zina? Sehingga akan membuka peluang pada seseorang untuk berbuat zina, toh akhimya yang akan dilahirkan nanti sebagai anak sah menurut Kompilasi Hukum Islam.
Karena tidak adanya limitasi bunyi kalimat pada Pasal 99 KompiIasi Hukum Islam secara tegas, dapat menjadi masalah dilematis bagi umat Islam di Indonesia; mengapa batas minimal 6 bulan bagi seorang anak dapat dilahirkan tidak dicantumkan dalam pasa1 99 tersebut? Sejauh manakah kemaslahatan yang terdapat pada pasal 99 sehingga relevan dengan kondisi umat Islam di Indonesia? Oleh karena itulah masalah ini menarik untuk dianalisi dan dikaji serta bagaimana alternatif antisipasinya.
B. PEMBAHASAN
- Legalisasi Keturunan
Untuk mengetahui sah tidaknya keturunan, ada beberapa faktor yang harus dipenuhi; Pertama, hubungan suami istri dalam perkawinan yang sah, kedua, pengakuan dari suami atau ayah dari sang anak, dan ketiga, bukti-bukti lain yang mensahkan keturunan, Salah satu target yang paling esensi bahwa Islam mensyari’atkan perkawinan dengan tujuan melanjutkan keturunan yakni memperoleh keturunan (anak) yang bersih, jelas ibu-bapaknya, jelas pula yang manakah yang harus dijadikan acuan pemeliharaan dan acuan pendidikan terhadap anak-anaknya sehingga menjadi anak yang shaleh.
Dalam hal ini syari’at Islam melarang semua perbuatan yang menyebabkan tidak jelasnya ibu bapak seorang anak, seperti perbuatan zina, free sex antara laki-laki dan perempuan dan semua perbuatan yang berindikasi kepada kondisi tersebut.
Ukuran perkawinan yang sah adalah berdasarkan akad nikah yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Namun demikian perkawinan yang hakiki baru terjadi bila suarni istri telah melakukan coitus. Jika dari hubungan itü kemudian si istri hamil kemudian melahirkan anak, maka anak yang lahir itil adalah anak yang sah. karena itü ukuran sah ini tidak terlepas dari akad nikah yang sah pula dengan arti bahwa bapak dan ibu dari anak itü dapat djketahui dengan pasti sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari’at. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat imam Muslim yang berarti anak itü milik suami ibunya (bapak) (İmam Muslim, 1377 H: 661). Jadi hubungan suami istri dalam perkawinan yang sah dapat djjadikan indikator dalam menentukan sah tidaknya keturunan.
Adapun syarat-syarat sahnya perkawinan adalah sebagai beıikut, 1) mempelai perempuan halal dinikah oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya (QS.An-Nisa’: 22-24), 2) dihadiri dua orang saksi laki-laki, 3) Ada wali mempelaj perempuan yang melakukan akad (Ahmad Azhar Basyirj MA: 1989: 27). Sedang anak yang lahir dari perkawinan yang sah tidak terlepas dari syarat sahnya perkawinan tersebut. Syarat tersebut mempunyaj batasan sebagai berikut : a) Alternatif istri hamil, b) limit minimal kelahiran, c) limit maksimal kelahiran dan d) tidak adanya sangkalan dari suami terhadap anak yang dilahirkan istrinya.
Istri dapat dimungkinkan hamil jika suami sudah dewasa atau balig. Tetapi jika suami masih kecil atau belum balig maka menurut rasio, suami tersebut tidak bisa menyebabkan istrinya hamil. Jika istri tersebut hamil, maka anak yang dilahirkan dapat tidak diakui ada hubungan keturunan dengan suami yang masih kecil itü (Zakaria Ahmad Al Barryj, tt :17). Adapun yang dimaksud dengan limit minimal kelahiran bahwa istri melahirkan anaknya minimal setelah berlalu 6 bulan dari tanggal dilangsungkan akad nikah dan telah terjadi coitus, karena masa enam bulan ini masa hamil yang relatif singkat dan bila bayi dilahirkan pada masa enam bulan dimungkinkan hidup karena sudah ditiupkan ruh ke dalam jasadnya (Ahmad Azhar Basyir, MA 1989: 95).
Dalam Al-Qur’an Surat al-Ahqof ayat 15 menyatakan, yang artinya : ‘”Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah (pula), mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan”, (Departemen Agama 1974: 824). Juga dalam Al-Qur’an Surat Luqman ayat 14 menyatakan yang artinya : “Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambahtambah dan meyapihnya dalam dua tahun”, (Departemen Agarna 1974: 654), Al-Qur’an Surat al-Ahqof ayat 15 memberi pengertian bahwa masa hamil dan masa menyusui itü adalah tjga puluh bulan, sedang dalam surat Luqman ayat 14 masa menyusui adalah 2 tahun atau 24 bulan, dengan demikian dapat ditetapkan masa hamil minimal yaitu 30 bulan dikurangi 24 bulan menjadi 6 bulan (Bimbaga İslam, 1984/1985: 175).
Sedang yang dimaksud dengan limit maksimal kelahiran, meskipun terdapat beberapa pendapat yang menurut Syi’ah 9 atau 10 bulan, menurut Imam Hanafi 2 tahun, menurut Imam Syafi’i 4 tahun, menurut Imam Maliki 5 tahun dan menurut Daud Adz Dzahiri adalah 12 bulan (DR. Mustafa As Siba’i, 1965: 291), tetapi pengaruh waktu dan lingkungan masyarakat dapat dijadikan limit maksimal kelahiran tersebut. Persoalan ini timbul karena ada seörang istri melahirkan setelah ditalak suaminya. Apakah anak yang dilahirkan itu anak bekas suaminya atau bukan? Menurut pendapat rajih adalah apabila anak itu lahir maksimal setelah 9 atau 10 bulan dinitung sejak saat jatuhnya talak, maka anak tersebut adalah anak suaminya (DR. Musthofa As Siba’i, 1965: 293). Tetapi kalau anak lahir setelah lewat 10 bulan dihitung sejak saat jatuhnya talak, hal ini terdapat perbedaan pendapat ulama’ sebagaimana tersebut di atas. Jika dilihat dari lamanya masa kehamilan pada kebiasaan yang terjadi, maka sebenarnya masa kehamilan yang minimal adalah 6 bulan setelah coitus dan maksimal 12 bulan setelah coitus. Tentang masaIah minimal kehamilan ini sesuai dengan analisa Ibnu Abbas Yang berdasarkan Al-Qur’an yang kemudian dilegalisir Oleh khalifah Utsman bin Affan.
Ada pun Yang dimaksud dengan tanpa sangkalan adalah tidak adanya sangkalan dari suami terhadap anak yang dilahirkan oleh istrinya. Jika suami menyangkal atau tidak mengakui anak tersebut maka timbul masalah li’an (Ibnu Rusyd, 1966: 236). Setelah teiadi li’an maka anak tersebut bukan anak sang suarni (Al-Qur’an Surat An Nur: 6-9).
Legalisasi keturunan yang kedua adalah pengakuan. Ada dua jenis pengakuan yaitu langsung dan tidak langsung. Pengakuan langsung seperti seorang bapak mengakui bahwa seseorang adalah anaknya (Bimbaga Islam, 1984/1985: 178) Jika terjadi seperti ini maka ibu si anak menjadi istri dari bapak. si anak itu (jika belum pemah kawin dengan laki-laki Iain). Pengakuan tidak langsung seperti seseorang mengakui bahwa seseorang adalah cucunya. Untuk menetapkan bahwa orang lain itu adalah cucunya, misalnya si A mengakui si B adalah cucunya. Untuk itu harus dibuktikan lebih dahulu apakah si A mempunyai anak laki-laki dan pernah kawin dengan perempuan lain kemudian punya anak B, maka pernyataan si A bahwa si B betul-betul cucunya. Oleh karena itu pengakuan tersebut sah (Bimbaga Islam, 1984/1985: 178).
Untuk sahnya suatu pengakuan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu; a) Jika orang yang diakui sebagaj anak atau sebagai anggota keluarganya itu adalah orang yang tidak diketahui keturunannya b) Terdapat persamaan hal-hal antara yang diakui dengan orang yang mengakui baik bentuk maupun perbedaan umur, sehingga mungkin dikatakan bahwa anak itu adalah anak dari si bapak yang mengakuinya c) Anak tersebut bukan anak Zina atau anak tersebut. bukan anak hasil perzinaan, anak menurut agama Islam hanyalah anak hasil dari perkawinan bukan dari perzinaan. Firman Allah SWT menyatakan, yang artinya: “Allah menjadikan bagi kamu istri-ist.ri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagi kamu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu dan memberi kamu rizki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah”, (Departemen Agama, 1974: 412) d) Saling memberikan pengakuan itu antara orang yang diakui dengan orang yang mengakui bagi kedua belah pihak yang telan mumayyiz. (Zakaria Ahmad Al Barry, tt: 27-28).
Legalisasi keturunan yang ketiga adalah bukti yang sah. Jika seseorang menyatakan bahwa anak si Fulan atau cucu si A dan sebagainya, tetapi pernyataan itu haruslah disertai alat-alat bukti. bukti tersebut berupa persaksian dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dengan dua orang perempuan. (Zakaria Ahmad AI Barry, tt; 41). Hal ini Firman Allah menyatakan yang artinya : “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki diantara kamu, jika ada dua orang Iaki-laki maka boleh seorang laki-laki atau seorang lelaki dan dua orang perempuan diantara saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya”, (Departemen Agama, 1974: 282). Agar ada kepastian hukum maka pembuktian ini dilakukan dan ditetapkan oleh Pengadilan dengan keputusan atau ketetapan hakim.
